The Problems of Collection of Income Tax on Personal Shoppers in Indonesia

Hanin Alya Labibah, Diyan Ricky Warisle, Nor Faizin

Abstract


This research examines the collection of income tax on personal shopper which is reviewed from Law Number 36 the Year 2008 and the legal consequences for personal shopper who do not pay taxes due to the rise of a personal shopper who avoids paying taxes. The purpose of this study was carried out to get a clear understanding and knowledge about income tax collection on a personal shopper. The research method used is normative legal research. The results obtained from research are that the personal shopper is a taxpayer who is  obliged to pay taxes on profits from income for the benefits of its services . This research results in terms of legal consequences for the personal shoppers who do not pay taxes, are subject to sanctions both administrative sanctions and criminal sanctions. Administrative sanctions are assessed by taxpayers who pay their taxes after maturity. Criminal sanctions are imposed if the taxpayer commits a serious violation that causes a loss in state income and is carried out by the violator more than once.


Keywords: Personal Shopper; Taxpayer; Income Tax.


Full Text:


PDF View

References


Ablisar, M. et.al. (2015). Asas Ultimum Remedium dalam Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Perpajakan oleh Wajib Pajak. USU Law Journal, 3 (2), 115-125.

Adhitama, S. (2020). Mekanisme Pengawasan High Value Goods (HVG) Atas Tindak Lanjut Penerbitan Nota Hasil Intelijen Pada Barang Penumpang Oleh Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Jurnal Info Artha, 4 (1), 62-82.

Ahmad, U.R. (2020). Pemberlakuan Pajak terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Tititp Online. Jurnal Suara Hukum, 2 (1), 71-85.

Ajeng, B. (2020). Wah, Jastip Luar Negeri Bakal Kena Pajak Bea Cukai Nih?. Retrieved 16 November 2020, from https://uzone.id/wah-jastip-luar-negeri-bakal-kena-pajak-bea-cukai-nih

Ambar, W., & Susanti, N.I. (2014). E-Commerce Dalam Prespektif Perlindungan Konsumen. Jurnal Ekonomi & Bisnis, 1 (2), 157-176.

Anggarsari, S.D. (2010). Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Wanita Kawin. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 17 (2), 138-147.

Anitasari, A.M.W, et.al. (2016). Analisis Penerapan Self Assesment System Pajak Hiburan di Kota Blitar. Jurnal Perpajakan, 10 (1), 1-11.

Cahyadini, A. & Margana. (2018). Kebijakan Optimalisasi Pajak Penghasilan Dalam Kegiatan E-Commerce. Jurnal Veritaset Justitia, 4 (2), 358-388.

Cahyadini, A., et.al. (2017). Pembaharuan Sanksi Pajak Sebagai Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Negara. Jurnal Veritaset Justitia, 3 (2), 494-518.

Chandra, J. C, et.al. (2016). Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahan Terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Sektor Pertambangan. Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO), 8 (1), 1-15.

Dewi, A.A.P.D. & Mitrawan, D.T. (2020). Studi Fenomenologi: Makna Ketidakpatuhan Wajib Pajak Importir. Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 12 (1), 84-94.

Dewi, N.L.P.P & Noviari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). E-Jurnal Akuntansi, 21, 830-859.

Djaha, P., & Pradnyani, N. L. P. S. P. (2020). Faktor Pelayanan Publik, Informasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak. Jemap: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan, 2 (2), 251-266.

Hapsari, Y.H & Saudi., M.H.M. (2018). The Importance of Personal Shopper’s Services to Support Consumer Mobility. International Journal of Enginoering & Technology, 7 (4.34), 327-330.

Hidayat, M & Mulda, R. (2019). Pengaruh Book Tax Gap dan kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak dan Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Penghindaran Pajak. Jurnal Dimensi, 8 (3), 404-418.

Ilyas, W.B. (2011). Kontradiktif Sanksi Pidana dalam Hukum Pajak. Jurnal Hukum, 18 (4), 525-542.

Kurniawan, R. (2019). Politik Hukum Pidana di Bidang Perpajakan. Jurnal PAMATOR, 12 (2), 108-112.

Kurniawati, E., et.al. (2018). Analisa Pengaruh E-Service Quality dan Consumer Behaviour terhadap Customer Loyalty dengan Customer Satisfaction sebagai variabel Intervening (Studi Pemilihan Jasa Titip Online Shopping di Kota Surabaya). Jurnal Eksekutif, 15 (2). 404-420.

Kusumo, B.A. (2009). Sanksi Hukum di Bidang Perpajakan. Jurnal Wacana Hukum, 8 (2), 93-106.

Listyaningtyas, E.F. (2012). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan dalam rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi Kasus di KPP Tulungagung). Jurnal Akutansi AKUNESA, 1 (1), 1-20.

Lusianti, D. (2018). Pendekatan E-Pribadi Shopper sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Pemasaran. Jurnal Studi Manajemen Bisnis, 2 (2), 1-7.

Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana Pranada Media Group.

Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Kencana Pranada Media Group.

Marzuki, P. M. (2008). Penelitian Hukum. Kencana Pranada Media Group.

Muchtar, M. (2019). Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Penanganan Barang Jasa Titip (Studi Kasus KPU BC Tipe C Soekarno Hatta). Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai, 3 (2), 130-153.

Muliari, N., & Setiawan, P.E. (2011).Pengaruh Persepsi Tentang Sanski Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 6 (1), 1-23.

Mustika, C. (2012). Pajak penghasilan di Indonesia (Peraturan, Perhitungan dan Upaya Peningkatan Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan) dan kaitannya dengan Investasi di Indonesia. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 1 (3), 227-238.

Palowa, A. A., et.al. (2018). Analisis Faktor – Faktor Yang Mendorong Tindakan Tax Evasion Pada Wajib Pajak Umkm Di Kecamatan Madidir Kota Bitung. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 13(4), 625-634.

Prasetyo, A., et.al. (2017). Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan Bangunan oleh PT Herlina Indah masa Pajak Januari sampai dengan Juni Tahun 2015. Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani, 4 (1), 13-19.

Purnadi, A. (n.d.). Mudah Menjadi Jasa Titip Profesional, Bagaimana Kewajiban Pajaknya. https://www.pajak.go.id/id/artikel/mudah-menjadi-jasa-titip-profesional-bagaimana-kewajiban-pajaknya

Puspawati, D. (2016). Studi Kualitatif Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Untuk Melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh). Jurnal Riset Akuntansi dan keuangan Indonesia, 1 (2), 119-125.

Raharja, I. F. (2004). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran. Jurnal Inovatif, 7 (2), 117-138.

Resmi, S. (2003). Perpajakan: teori & kasus buku satu/ Siti Resmi. Jakarta : Salemba Empat.

Resmi, S. (2011). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat.

Sa'adah., Hanifah., & Maulida Emelia. R. (2019). Pola Akad Personal Shopper dalam Jual Beli Online di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Journal of Islamic and Law Studies, 3 (1), 21-38.

Sari, T.I., et.al. (2016). Pengaruh Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor (BM dan PDRI) terhadap Total Penerimaan. Jurnal Perpajakan (JEJAK), 10(1), 3.

Siamena, E., et.al. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kapatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12 (2), 917-927.

Sinaga, H.D.P. (2017). Pertanggungjawaban Pengganti Dalam Hukum Pajak di Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 45 (2), 205-216.

Sovita., I & Firsta., (2019) Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan di Indonesia. Jurnal Menara Ekonomi, 5 (3), 60-72

Sumantry, D. (2011). Reformasi Perpajakan Sebagai Perlindungan Hukum yang Seimbang Antara Wajib Pajak Dengan Fiskus Sebagai Pelaksanaan terhadap undang-Undang Perpajakan Tax Reform As a Balanced Legal Protection Between Tax Payers and The Tax Authorities As The Implementation Of Taxation Law. Jurnal Legislasi Indonesia, 8(1), 13-28.

Supriyadi. (2020). Jastip, Apakah Sebuah Fenomena Atau Ancaman Bagi Industri Lokal. Jurnal Warta Bea Cukai, 52 (1), 1-76.

Susanto, S.N.H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. Adminitrative Law & Governance Journal, 2 (1), 126-142.

Utomo, E.M. (2013). Transaksi E-Commerce sebagai Potensi Penerimaan Pajak di Indonesia. Jurnal Akutansi AKUNESA, 2(1), 1-20.

Wahda, N.S.R., et.al. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan dampaknya terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi, 3 (2), 115-143.

Wijaya, D. K. (n.d.). Yuk, Intip Pajak Jastip. https://pajak.go.id/id/artikel/yuk-intip-pajak-jastip.

Winarno, J. (2013). Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. Jurnal Independent, 1 (2), 1-7.




DOI: http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.3.2706

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bookmark and Share


JURNAL DINAMIKA HUKUM Indexed by :
Crossref logo
 
Jurnal Dinamika Hukum
Faculty of Law, Universitas Jenderal SoedirmanCopyright of Jurnal Dinamika Hukum
Yustisia IV Building, Law Journal CenterISSN 2407-6562 (Online) ISSN 1410-0797 (Print)
Purwokerto, Central Java, Indonesia, 53122JDH is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License