Local Government Policy in The Procurement of Rental Official Vehicle (ROV) in Keerom District, Papua

Icuk Rangga Bawono, Adhitia Pradana

Abstract


The implementation of regional government requires supporting facilities and infrastructure for the smooth implementation. One of them is adequate transportation facilities. Therefore, the local government provides official vehicles for commitment and responsibility in giving attention and concern to duties of the state civil apparatus implementation. This study aims to formulate urgency of leasing operational service vehicles in the Keerom District Government. This study uses normative legal research as research method. The legal material obtained will describe and relate in such a way that it is presented in a more systematic writing to answer problems that have been formulated. Result shows the procurement of official vehicles was chosen through the rental process to minimize expenditure in the context of budget economy, effectiveness, and efficiency. Rental official vehicles in the Keerom Regency Government function as a support for regional government in achieving targets as its responsibility to provide welfare for community. 


Keywords: local government; operational service vehicles; rental 


Full Text:

PDF

References


Aini, S. N. (2010). Peran Dinas Pendidikan Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar di Kota Metro (Studi Kasus Pada Sembilan Sekolah Dasar di Kota Metro). Universitas Indonesia.

Alamsyah, A. (2016). Perkembangan Paradigma Administrasi Publik (New Public Administration, New Public Management dan New Public Service). Jurnal Politik Profetik, 4(2). 172-199

Andriana, F. (2019). BPK Minta Keerom Kendalikan Belanja Daerah, Sarmi Kekurangan Volume Pekerjaan. Papua Bangkit.

Andriyanto, A., & Nuraisiyah, N. (2020). Analisis Komparatif Kelayakan Investasi Antara Kendaraan Toyota Avanza Milik Sendiri Dengan Sewa di PT Pindad International Logistics Rute Bandung-Jakarta. Jurnal Logistik Bisnis, 10(1). 61-66.

Anzaya, J. S. (2016). Relationship between Leasing Model of Asset Financing Versus Buying and Perfomance of Public Agencies. University of Nairobi.

AR, A., Ardi, M., & Rizqia, G. P. (2019). Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Kendaraan Dinas di Luar Keperluan Dinasdi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Journal UNIBA Law Review, 1(1), 1–15.

Ardila, I., & Putri, A. A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Value for Money pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 15(1). 78-85.

Arifin, Z., & Biswan, A. (2020). Pengambilan Keputusan Manajerial: Opsi sewa atau beli dalam pengadaan kendaraan dinas. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 5(1), 7–29.

Barbara, T. O. (2015). Analisis Komparatif antara Membeli dan Menyewa Dump Truck PT. Global Daya Manunggal Di Sangatta. EJournal Administrasi Bisnis, 3(2). 336-350.

Datau, I. (2016). Analisis Pengadaan Kendaraaan Dinas Operasional Pemerintah Daerah Melalui Sistem Pembelian dan Sewa. Universitas Gadjah Mada.

Davidson, C., Steinberg, D., & Margolis, R. (2015). Exploring the market for third-party-owned residential photovoltaic systems: insights from lease and power-purchase agreement contract structures and costs in California. Environtment Reseach Letter, 10(2). 1-12.

Direktorat EPIKD. (2020). APBD, Realisasi APBD, dan Neraca.

Ej Admin. (2020). Masalah Tidak Adanya Mobil Damkar Keerom, Disayangkan Pernyataan Pejabat. Lintas Papua. Retrieved June 25, 2020, from http://lintaspapua.com/2020/04/20/ masalah-tidak-adanya-mobil-damkar-keerom-sangat-disayangkan-statmen-pejabat/

Erde, M. S. (2016). Analisis opsi beli atau sewa kendaraan dinas pada kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Politeknik Keuangan Negara STAN.

Febriani, N., Purnama, E., & Syafei, M. S. (2016). enghapusan Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 4(2), 19–24.

Ibnu, S. (1983). Administrasi Perlengkapan Materil Pemerintah Daerah. Jakarta: Bina Aksara.

Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia.

Kushandoro, C. A. B. (2010). Fungsi Pengawasan Terhadap Modil Dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sleman. Universitas Atmajaya.

Laisouw, H. (2019). Ada Mobil Dinas Pemda Mimika Direntalkan. Seputar Papua.

Lesmana, A. S. (2019). Jadi Kendaraan Pribadi ASN, Dua Mobil Dinas Pemkab Manokwari Dicomot KPK. Suara.Com. Retrieved June 25, 2020, from https://www.suara.com/news/

Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Mardiasmo. (2002). Prinsip-prinsip Manajemen Dalam Pembiayaan Desentralisasi. FE-UGM.

Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (1945).

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Penghubung Papua. (2020, September 7). Kabupaten Keerom. Retrieved October 16, 2020, from https://penghubung.papua.go.id/5-wilayah-adat/mamta/kabupaten-keerom/

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasi-fikasi Anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Kendaraan Dinas Operasional Sewa Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggRepublic of Indonesia. n.d. “Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia).

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/ 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567).

Siregar, D. (2004). Manajemen Aset. Gramedia Pustaka Utama.

Siswajaya, B. (2017). Efektivitas Pengadaan Kendaraan Dinas POLRI. Jurnal Litbang Polri, 20(4), 144–198.

Snyder, T. P., & Luby, M. J. (2013). The Sale and Lease of Public Assets: Fiscal Savior or Sacrilege? Public Works Management & Policy, 18(3). 204-228. 0

Soedarmayanti. (2000). Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan. Mandar Maju.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Raja Grafindo Persada.

Stewart, J., & Ranson, S. (1988). Management in the public domain. Public Money & Management, 8(1–2). 13-19.

Suwarso, W. A. (2013). Pengamanan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas pada Instansi Pemerintah. Governance, Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNTAN, 1(1).

Tjandra, W. R. (2013). Hukum Sarana Pemerintahan. Universitas Atmajaya.

Wartawan Linggau Pos Online. (2019). Kehilangan Kendaraan Dinas, Lima Orang ASN Wajib Ganti Rugi. LINGGAU POS ONLINE. Retrieved June 25, 2020, from https://www.linggaupos. co.id/kehilangan-kendaraan-dinas-lima-orang-asn-wajib-ganti-rugi/

Widya, R. A. (2016). Analisis Value for Money dalam Pembelian, Sewa, dan Leasing Kendaraan Dinas (Studi pada Pemerintah Kota Balikpapan). Universitas Gajah Mada.

Wikipedia. (2020). Kabupaten Keerom. Wikipedia The Free Encyclopedia. Retrieved June 25, 2020, from https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Keerom




DOI: http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.3.2703

Refbacks

  • There are currently no refbacks.





JURNAL DINAMIKA HUKUM Indexed by :

 
Jurnal Dinamika Hukum
Faculty of Law, Universitas Jenderal SoedirmanCopyright of Jurnal Dinamika Hukum
Yustisia I Building, Room Number 111ISSN 2407-6562 (Online) ISSN 1410-0797 (Print)
Purwokerto, Central Java, Indonesia, 53122JDH is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License