PROBLEMATICS ON SEPARATION OF POWERS THEORY IMPLEMENTATION
Abstract
Berdasarkan teori pemisahan kekuasaan negara atau teori trias politika sebagaimana dipopulerkan Montesquieu, kekuasaan negara dipisahkan dalam tiga cabang utama, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Secara teori, teori tersebut selalu dijadikan rujukan berbagai negara di dunia. Namun, dalam tataran praktik, teori pemisahan kekuasaan justru sangat jarang dijalankan secara konsisten dengan berbagai pertimbangan. Hal ini menjadi problem tersendiri terkait dengan implementasi teori pemisahan kekuasaan. Agar tidak menimbulkan problem dan perdebatan berkepanjangan, seyogianya berbagai negara di dunia dapat menjaga konsistensi antara teori dan praktik mengenai pemisahan atau pembagian kekuasaan negara yang dijalankan di masing-masing negara.
Kata Kunci: checks and balance, kekuasaan negara, pemisahan kekuasaan.
Abstract
Based on theory of powers separation as popularized by Montesquieu, state power is separated into three main branches, namely the legislative, executive and judicial. Theoritically, the theory was always used as a reference in various countries around the world. However, in practice, the theory of separation of powers it is rarely implemented consistently with a variety of considerations. It becomes its own problem regarding the implementation of the powers separation theory. To avoid problems, the theory and practice of the separation system or division of state power must be executed consistently.
Keywords: check and balance, state power, separation of power.
Full Text:
PDFDOI: https://doi.org/10.20884/1.jdh.2015.15.3.415
Refbacks
- There are currently no refbacks.
JURNAL DINAMIKA HUKUM Indexed by :
Jurnal Dinamika Hukum | ||
Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman | Copyright of Jurnal Dinamika Hukum | |
Yustisia IV Building, Law Journal Center | ISSN 2407-6562 (Online) ISSN 1410-0797 (Print) | |
Purwokerto, Central Java, Indonesia, 53122 | JDH is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License | |