Vol 11 (2011)

Available Online Since October 20, 2013

Table of Contents

Preface

Preface

Agus Raharjo
10.20884/1.jdh.2011.11.0.2079


i

Articles

DAMPAK HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG BERSIFAT KAPITALISTIK TERHADAP HARMONISASI HUBUNGAN INDUSTRIAL PENGUSAHA DENGAN PEKERJA (Studi Kasus di PT Fiscous South Pacifik Kabupaten Purwakarta)

H Gunarto
10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.257


1-14
POLITIK HUKUM JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA

Kartono Kartono
10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.258


15-24
PROBLEMATIKA KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG (DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS)

H Djauhari
10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.259


25-35
REKONSTRUKSI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) BADAN BERBASIS NILAI KEADILAN

Amin Purnawan
10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.260


36-46
PENGARUH PERKEMBANGAN IPTEK TERHADAP PERMASALAHAN HAKI

Munsharif Abdul Chalim
10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.261


47-58
PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN DALAM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DI ERA GLOBALISASI

Lathifah Hanim
10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.262


56-66
ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

M Ali Mansyur
10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.263


67-75
TANTANGAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENGHADAPI MASA DEPAN INDONESIA DI ERA GLOBALISASI

Anis Mashdurohatun
10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.264


76-88
SISTEM HUKUM BARAT, SISTEM HUKUM ADAT, DAN SISTEM HUKUM ISLAM, MENUJU SEBAGAI SISTEM HUKUM NASIONAL SEBUAH IDE YANG HARMONI

H Mustaghfirin
10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.265


89-95
PENAFSIRAN SISTEMATIS TERHADAP KONSEP "SETIAP ANAK" BERHAK UNTUK MENGETAHUI ORANG TUANYA DALAM PASAL 1 AYAT (1) UNDANG UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Trusto Subekti
10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.266


96-103
ANALISIS HUKUM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TERJADINYA NIKAH SIRRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN (ISTRI) DAN ANAK-ANAK

Siti Ummu Adillah
10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.267


104-112
PERAN BANK INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERBANKAN

Budiyono Budiyono
10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.268


113-122
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PERKARA KORUPSI DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELAMATAN UANG NEGARA

Jawade Hafidz
10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.269


123-134
REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI APBD YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD

Noor Aziz Said
10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.270


135-149
PANCASILA SEBAGAI "SCREENING BOARD" DALAM MEMBANGUN HUKUM DI TENGAH ARUS GLOBALISASI DUNIA YANG MULTIDIMENSIONAL

Kuat Puji Prayitno
10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.271


150-166